waynethomasyorke.com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menyuarakan tuduhan serius terhadap Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, atas pembocoran informasi rahasia negara. Situasi ini menambah beban pada pemerintahan yang saat ini telah dilanda gejolak.
Inti Kontroversi
Itamar Ben Gvir, yang telah mendesak untuk masuk ke dalam Kabinet Perang yang telah dibubarkan oleh Netanyahu, dianggap oleh Netanyahu sebagai risiko keamanan. Partai Likud, yang dipimpin oleh Netanyahu dan merupakan pemimpin koalisi pemerintah saat ini, menyatakan melalui rilis resmi bahwa, “Perdana Menteri Netanyahu mengingatkan Menteri Ben Gvir bahwa hanya individu yang dapat membuktikan kemampuan mereka dalam menjaga rahasia dan percakapan pribadi yang dapat diizinkan dalam tim konsultatif keamanan yang terbatas.”
Latar Belakang Konflik Internal
Konflik antara Netanyahu dan Ben Gvir mencuat terkait dengan dukungan Ben Gvir pada ‘Hukum Rabbi,’ sebuah undang-undang yang bertujuan untuk mengalihkan keputusan pemilihan rabbi dari dewan lokal ke Kementerian Agama yang dikontrol oleh partai ultra ortodoks Shas, pendukung Netanyahu. Namun, RUU ini gagal mendapatkan dukungan yang memadai dari anggota Likud, yang menyebabkan Netanyahu membatalkan rencana tersebut.
Dampak Politik dan Koalisi
Kegagalan RUU tersebut memicu ancaman dari Arye Dery, pemimpin Shas, yang mengatakan akan mundur dari koalisi, suatu langkah yang bisa mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Netanyahu. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan Netanyahu untuk mempertahankan dukungan dari partai-partai ultra-Ortodoks dalam pemilihan mendatang.
Isu Poligraf dan Alat Pacu Jantung
Partai Jewish Power, bagian dari koalisi, menyatakan dukungan untuk UU poligraf yang akan berlaku bagi mereka yang menggunakan alat pacu jantung. Pernyataan ini tampaknya menyasar Netanyahu, yang baru-baru ini diketahui memasang alat pacu jantung.
Kritik dan Reaksi Internasional
Pemerintahan Netanyahu telah menghadapi kritik internasional yang tajam sejak meluncurkan operasi militer di Gaza pada Oktober 2023, yang telah menyebabkan lebih dari 37.000 korban jiwa di Palestina. Isu-isu ini, bersama dengan kontroversi internal, memberikan tantangan besar bagi stabilitas politik Israel saat ini.